macam macam hukum

perbedaan hukum pidana dan perdata

Wajib Tau! Perbedaan Hukum Pidana Dan Perdata

Menjadi mahasiswa hukum selalu jadi incaran banyak pelajar di Indonesia setiap tahunnya loh! Tapi, kamu tau gak sih kalau sebelum memilih jadi mahasiswa fakultas hukum, setidaknya kamu harus memahami dulu sedikit-sedikit tentang hukum yang ada di Indonesia atau istilahnya kamu harus “melek” hukum. Hal ini berguna banget buat kamu biar saat pertama kuliah kamu sudah bisa memiliki gambaran. Contohnya aja kalau kita membahas tentang perbedaan hukum pidana dan perdata yang istilahnya paling sering digunakan di Indonesia. Penasaran apa aja perbedaan hukum pidana sama perdata? Yuk, kita bedah masing-masing!

Pada dasarnya jenis hukum di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Nah, kedua hukum tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis hukum yang diantaranya adalah hukum pidana dan hukum perdata yang bisa dibilang paling familiar di masyarakat nih guys. Apa aja sih perbedaan hukum pidana dan perdata?

Beberapa orang membedakan hukum perdata dan pidana dengan menggunakan metode atau cara yang sederhana. Hukum Pidana merupakan hukum bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas, sedangkan Hukum Perdata berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis dan keuangan.

Meskipun kedua hal ini gak sepenuhnya salah namun penjelasan singkat ini belum tentu tepat loh, karena ada di beberapa kasus tertentu bisa dianggap itu hukum perdata namun ternyata dalam perkembangannya bisa menjadi hukum pidana.

Berdasarkan pengertiannya, hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur kepentingan perseorangan antara hubungan individu dengan yang lainnya.

Sedangkan hukum pidana merupakan serangkaian hukum tertulis yang didalamnya mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi tertentu bagi siapapun yang menjadi pelanggar.

Ada dua jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman di dalam hukum pidana yaitu:

1. Pelanggaran

Perbedaan hukum pidana dan perdata yang pertama adalah dari sisi jenis pelanggarannya. Jenis perbuatan yang bisa dikenakan hukum pidana adalah jenis perbuatan yang melanggar berbagai larangan tertulis dalam perundang-undangan, namun gak memberikan dampak secara langsung kepada orang lainnya.

Misalnya aja seperti melanggar kebijakan menggunakan sabuk pengaman, saat di jalan gak menggunakan helm, merokok di tempat-tempat yang dilarang, dan lain sebagainya.

2. Kejahatan/ tindak kriminalitas

Jenis pelanggaran yang kedua adalah melakukan kejahatan atau tindak kriminalitas yang melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat.

Misalnya aja seperti nilai agama, nilai moral, perbuatan asusila, dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Pelaku yang melakukan tindak kriminalitas dan kejahatan bisa dijatuhi hukuman pemidanaan (penjara), sementara pelaku pelanggaran umumnya dikenakan sanksi denda.

Perbedaan hukum pidana dan perdata berdasarkan isi adalah biasanya di dalam hukum perdata ada berisikan aturan-aturan yang berfungsi mengatur hubungan antar masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan individu. Nah sedangkan isi hukum pidana berisi hak-hak dan kepentingan individu sebagai anggota masyarakat dan hubungannya dengan negara sebagai pemilik kekuasaan dalam mengatur tata tertib.

Baca Juga: 10 Universitas Terbaik di Singapura

Kalau perbedaan hukum pidana dan perdata berdasarkan penafsirannya adalah hukum pidana hanya dapat ditafsirkan secara autentik atau satu arti aja sesuai dengan kata-kata yang tertera di dalam undang-undang. Sementara dalam menafsirkan hukum perdata bisa menggunakan bermacam-macam penafsiran undang-undang perdata yang berlaku.

Sedangkan perbedaan berdasarkan pelaksanaannya adalah hukum pidana bisa dijatuhkan tanpa adanya gugatan, sementara kalau hukum perdata diperlukan adanya pengaduan dari korban sebelum menjatuhkan hukum. Untuk hukum perdata sendiri dibagi menjadi tiga yaitu:

  1. Hukum Keluarga: aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan baik sedarah maupun karena perkawinan.
  2. Hukum Waris: Aturan-aturan mengenai peninggalan harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas peninggalan tersebut.
  3. Hukum Harta Kekayaan: berbagai aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bernilai uang. Hukum harta kekayaan bisa dibagi berdasarkan ruang lingkupnya menjadi hukum benda dan hukum perikatan.

Perbedaan lainnya berdasarkan sanksi adalah sanksi dari hukum perdata yang berupa ganti rugi atau permintaan lain sesuai tuntutan yang diminta penggugat berdasarkan bukti-bukti di pengadilan, misalnya kontrak kerjasama atau akta jual beli, dll.

Sedangkan, pada hukum pidana, sanksi hukuman mulai dari hukuman dengan pidana penjara (kurungan) hingga seumur hidup dan hukuman mati.

Berikut ini adalah contoh-contoh hukum kasus perdata dan pidana agar kamu bisa menemukan gambaran perbedaan dari contoh kasus dua jenis hukum ini.

  1. Contoh hukum pidana diantaranya adalah segala hal yang terlibat kekerasan dan kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, korupsi, pemerkosaan, dan lain sebagainya.
  2. Contoh hukum perdata diantaranya adalah segala hal yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan seperti sengketa lahan tanah, masalah warisan, utang piutang, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, kepemilikan barang, dan lain sebagainya.

Namun, yang menarik adalah hukum perdata juga bisa berubah menjadi hukum pidana loh. Ada banyak contoh hukum perdata yang kemudian berubah menjadi kasus pidana.

Misalnya ini sebuah contoh kasus seperti kasus utang piutang yang berujung pada salah satu pelaku dipenjara. Yang sering terjadi biasanya kasus sengketa lahan yang berakhir dengan salah satu pihak masuk jeruji besi. Dari kasus ini, hukum perdata bisa berubah menjadi hukum pidana.

Contoh hukum perdata lainnya yang sering berubah menjadi hukum pidana adalah adanya kasus wanprestasi yaitu dimana salah satu pihak yang melakukan perjanjian dan gak memenuhi tanggung jawabnya. Contohnya adalah perjanjian penyelenggaraan pesta pernikahan ternyata pihak yang mengatur pesta pernikahan gak muncul di hari H.

Hal ini bisa berubah dari wanprestasi kasus perdata menjadi kasus penipuan dan perbuatan yang melawan hukum yang berubah menjadi kasus pidana jika tersangka kabur dan gak memiliki itikad baik.Nah, kamu kan udah tau nih jurusan hukum akan belajar apa aja.. Tapi jangan sampai salah pilih kampus untuk menempuh pendidikan ini ya.

Kampus terbaik untuk menempuh fakultas ilmu hukum adalah Universitas Tarumanagara atau yang biasa disebut dengan UNTAR.Fakultas hukum di UNTAR pokoknya gak perlu kamu ragukan lagi deh, karena UNTAR menerapkan struktur kurikulum yang meliputi kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum Inti adalah kurikulum utama yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

Sedangkan kalau kurikulum institusional dibedakan atas dua kategori yaitu kurikulum institusional konsentrasi hukum bisnis yang merupakan wajib fakultas sehingga harus ditempuh oleh semua mahasiswa, dan kurikulum institusional pilihan peminatan studi.

Peminatan studi yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.Nah, untuk jurusan ilmu hukum di UNTAR sendiri pun sudah mendapatkan akreditasi A, dan juga sudah menghasilkan berbagai lulusan-lulusan yang berkarir profesional di bidangnya.

Gimana nih pendapatmu mengenai perbedaan hukum pidana dan perdata? Semoga artikel ini membantu kamu untuk memiliki gambaran sebelum masuk ke fakultas hukum ya